Evaluasi II Penjabat Gubernur NTB Paparkan Capaian Progresif.

• 25 Mar, 2024 14:26

Jakarta badan Penghubung. Evaluasi ke II Penjabat Gubernur NTB Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si memaparkan sejumlah capaian. Acara dipipimpin Irjen Kemendagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir MSi dan belasan evaluator lintas direktorat Kemendagri dalam suasan cair di Kantor Itjen Kemendagri 20 Maret 2024.

"Dibanding evaluasi pertama tanggal 20 Desember 2023 yang penuh ketegangan, evaluasi kedua terasa lebih rileks. Satu persatu wajah evaluator terasa sudah familiar. Sering duduk bersama dalam berbagai rapat koordinasi. Sebagai mitra kerja Kemendagri dan pemda," jelas Miq Gite, sapaan Pj Gubernur NTB. 

Pj Gubernur Miq Gite memaparkan 10 obyek untuk dievaluasi. Pertama melaporkan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di NTB.

Di bidang pemerintahan dan politik, telah terlaksana Pemilu dan Pilpres dengan baik dan lancar di Provinsi NTB. Meski tinggalkan beberapa catatan kritis, seperti terjadinya Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, ketegangan pada pleno setiap tingkatan, dan beberapa insiden lainnya. 

"Namun alhamdulillah dapat tertangani dengan baik," kata Miq Gite sambil menjelaskan perolehan suara: Paslon 1 sebesar 850.539 suara ( 26,20% ). Paslon 2 sebesar 2.154.843 suara  ( 66,37% ). Paslon 3 sebesar 241.106 suara ( 7,43% ).

Di bidang pelaksanaan pembangunan progres pembangunan smelter PT AMNT melebih 80%. Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk, pengembangan budidaya rumput laut skala besar hulu hilir dan mekanisasi di Teluk Ekas yang diresmikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan 29/2/2024 lalu. Pembangunan hotel dan fasilitas sport tourism di KEK Mandalika. Pembangunan jalan Nasional di KLU dan lain-lain yang menunjukkan menggeliatnya pembangunan di NTB. 

Sementara itu, di bidang pembinaan kemasyarakatan, melaporkan situasi dan dinamika kehidupan ekonomi, sosial masyarakat, musibah dan bencana yang terjadi seiring perubahan musim ditandai terjadinya banjir, tanah longsor, puting beliung, pohon tumbang, cuaca ekstrem yang ganggu distribusi logistik dan pelayaran antar pulau.

Terkait 10 obyek evaluasi Miq Gite melaporkan bahwa: Pertama, Inflasi. TPID NTB rutin mengikuti rakor pusat dan daerah tentang pengendalian inflasi setiap hari  Senin pagi pukul 09.00 wita secara virtual yang dipimpin Mendagri atau berwakil Irjen Kemendagri. 

Rilis angka inflasi NTB seperti halnya daerah lain berfluktuasi sesuai situasi kondisi daerah yang dipengaruhi tibanya momentum peringatan hari besar keagamaan, perkembangan cuaca, kelancaran arus distribusi barang.

Berdasarkan catatan statistik, angka inflasi tahunan NTB bulan Februari 2024 ( YoY ) sebesar 3,00%. Sedangkan  angka inflasi tahunan NTB Bulan Februari 2024 ( month to month ) sebesar 0,09%. Untuk pengendalian inflasi terlebih menjelang Ramadhan, TPID Provinsi / kabupaten / kota memperbanyak operasi pasar dan gerakan pasar murah dengan melibatkan mitra strategis terkait. 

Dengan operasi pasar dan gerakan pasar murah, mampu menjadi penetrasi saat harga beras merangkak naik misalnya. Kenaikan harga beras dipengaruhi isu ketersediaan stok beras yang terbatas. Seiring tibanya musim panen dan panen raya pada bulan Maret 2024, perlahan harga beras turun menuju normal. Alhamdulillah tahun 2023, NTB masuk dalam 10 Provinsi dengan panen padi areal terluas ( 287.512 Ha ). 

Kedua, issue Stunting. Berdasarkan data Elekronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, dari 450.243 jumlah balita di NTB ( Triwulan I ), jumlah balita stuntingnya pada triwulan 2 sebanyak 56.346 orang ( 13,42% ) lengkap dengan by name by adress nya. 

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia ( SKI ) terbaru, NTB tercatat sebagai provinsi yang paling sukses menurunkan angka stunting dari 32,7% menjadi 24,6%. Penurunan 8,1% tercatat sebanyak angka penurunan stunting terbesar seluruh Indonesia. Bila konsisten dan kerja di tingkatkan lagi dalam penurunan stunting ini maka pada tahun 2024 ini dapat dipastikan NTB akan sukses memenuhi target nasional berada pada angka kurang dari 14%.

"Ketika melaporkan dan mengulas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penanganan stunting di NTB,  terbayang berbagai ikhtiar dan upaya sungguh-sungguh yang sudah diinisiasi dan dimotori Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd. Ibu Wagub sangat serius dan konsisten bersama kepala OPD, TP PKK, BKKBN dan stake holder lainnya mengunjungi target group dengan menggerakkan kader posyandu keluarga, kader PKK dan lain-lain," jelas Miq Gite. 

Ketiga, Miq Gite melaporkan tentang BUMD. Pemprov NTB memiliki 4 BUMD. Yaitu : PT. Gerbang NTB Emas ( GNE ), PT Bank NTB Syariah, PT BPR NTB dan PT Jamkrida NTB Bersaing. Kesemuanya sehat. Pemprov NTB juga memiliki kepemilikan saham pada PT. Asuransi Bangun Askrida. 

Salah satu indikator BUMD sehat adalah mampu menghasilkan laba dan menyetorkan deviden ke kas daerah sesuai dengan tujuan pendirian BUMD. Kontribusi deviden BUMD Provinsi NTB terhadap PAD  dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 2,97%. Namun demikian, harus diakui bahwa saat ini semua BUMD Provinsi NTB, belum memenuhi modal dasar dan modal disetor yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi NTB sebagai Pemegang Saham Pengendali ( PSP ).

Untuk memenuhi Peraturan OJK nomor 12 tahun 2020 yang mengatur pemenuhan modal inti 3 Triliun, Bank NTB Syariah misalnya membangun Kelompok Usaha Bank ( KUB ) dengan PT. Bank Jatim.

“Progres KUB nya cukup positip. Tanggal 16 Januari 2024, saya mendampingi PT Bank NTB Syariah koordinasi ke Surabaya Jawa Timur. Tanggal 8 Maret 2024, Direksi Bank NTB Syariah telah melakukan pembahasan Share Holder Agreement ( SHA ) dengan tim Direksi Bank Jatim.” Ujar Pj Gubernur. 

Pada RUPS PT Bank NTB Syariah tanggal 26 Maret 2024, salah satu agenda bahasan adalah persetujuan KUB dengan PT. Bank Jatim. Tanggal 28 Maret 2024 bila tidak ada halangan, Pejabat Gubernur Jatim - Adhi Karyono dijadwalkan ke NTB untuk menuntaskan KUB antara dua bank daerah ini.

Keempat, tentang Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, terdapat 203 layanan publik dan  ada 4 unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemprov NTB  yang tercatat dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ( SIPPN ), yaitu DPMPTSP, RSUP, Dinsos dan Bappenda NTB.

Pemerintah Provinsi NTB terus berinovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik antara lain mendukung terbentuknya Mall Pelayanan Publik di Lombok Tengah  dan Kota Mataram ( 2023 ). 4 MPP dalam tahun 2024 akan terbentuk yaitu di Lotim, Kab Bima, Kota Bima dan KSB. Sisanya akan terbentuk tahun 2025, yaitu di KLU, Lobar, Sumbawa dan Dompu.

Kelima, tentang Pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 2,98 juta orang. Mengalami peningkatan sebanyak 177 ribu orang dibanding 2022.

Tingkat pengangguran terbuka ( TPP ) 2023 sebesar 2,80 %. Turun 0,09% dibanding 2022. Dengan menggeliatkan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah, serta meningkatkan kebutuhan PMI.

Keenam, tentang Kemiskinan Ekstrem. Tahun 2023, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 751.230 jiwa ( 13,85% ). Meningkat 0,17% dari tahun 2022 sebesar 731.940 jiwa ( 13,68% ). Adapun kemiskinan ekstremnya menurun 0,65% ( 32.939 jiwa ) dari tahun 2022 sebesar 176.029 jiwa ( 3,29% ) menjadi 143.090 ( 2,64% ). Penurunan yang belum signifikan ini, menimbulkan kekhawatiran tidak mampu tertuntaskannya kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada akhir tahun 2024. 

Berbagai upaya telah dilakukan sebagai upaya kongkrit percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di NTB antara lain : komitmen kebijakan yg tertuang dalam Keputusan Gubernur nonor 045-343/2023 tentang Pemetaan Desa Prioritas Desa Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di NTB, pemutakhiran data, penguatan TKPKD, pemetaan program, penguatan gerakan multi pihak serta pemberian bantuan melalui kegiatan Jumat Salam kepada UMKM dan IKM dengan berbasis pada data P3KE.

Ketujuh, tentang Kesehatan. Pemprov NTB terus berikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarpras dan alat kesehatan rumah sakit ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kelengkapan sarpras dan alat rumah sakit sudah pada posisi 70,80% diatas standar nasional 60%. 

Dari 45 rumah sakit yang ada, hanya 4 rumah sakit yang sarpras dan alatnya dibawah 60%. Layanan unggulan yang tersedia antara lain : onkologi terpadu, pelsyanan jantung terpadu, radioterapi, PCC, Pelayanan KIA strata paripurna, system rujukan kumunikasi tiga pilar. Dokter spesialis tersebar di 10 kabupaten kota sebanyak 531 orang. NTB masih butuh 160 dokter spesialis lagi. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan mengatasi kekurangan dokter spesialis ini antara lain : Mengirim 37 orang dokter untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis, merekruit 12 orang dokter spesialis melalui formasi CPNS dan P3K, membuka program studi pendidikan dokter spesialis bedah, obgyn dan spesialis kefokteran kelautan di Unram dan lain-lain. 

Pemprov NTB mendapatkan penghargaan nasional karena mengcover 97,31% UHC. 

Kedelapan, Penyerapan Anggaran. Upaya yang dilakukan untuk percepatan penyerapan anggaran di lingkup pemprov NTB adalah dengan menerbitkan Instruksi Gubernur  nomor 027-708/2023 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa serta berbagai ketentuan organik lainnya yang mendorong pengadaan langsung secara elektronik / e-purchasing sebagai persyaratan pengajuan SPM-LS. 

Realisasi belanja APBD NTB sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, baru mencapai 4,27% ( Rp. 260.989.254.736,00 ) dari total belanja 2024 sebesar Rp.  6.108.572.143.903,00. Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat per 29 Februari 2024 sudah mencapai 15,77% dari pagu sebesar Rp. 25,196 Triliun. 

Kesembilan, Kegiatan Unggulan. Program unggulan yang tertuang dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024 - 2026 adalah bagian integral dari program nasional yang fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan pengendalian inflasi. 

Selain itu terdapat program-program lokal yang implementasinya di integrasikan menjadi menu kegiatan pada JUMAT SALAM maupun sosialisasi program Senin Sehat, Selasa Makmur, Rabu Cerdas dan Kamis Bahagia. 

"Respons masyarakat sangat positip dengan pelaksanaan Jumat Salam sebagai media dialog untuk menyelesaikan aneka permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat," ungkap Miq Gite.

Kesepuluh, tentang Perizinan. Selama ini terdapat 927 jenis perizinan kewenangan Pemerintah Provinsi yang di ampu oleh DPMPTSP NTB. 

Pada sistem OSS ( Online Single Submission ) periode 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 telah terbit 39.809 NIB ( Nomor Induk Berusaha ) serta berbagai izin non izin lainnya. 

Realisasi investasi NTB tahun 2023 telah melewati target nasional mencapai Rp. 39,89 Triliun ( 175% ) dari target Rp. 22,8 Triliun. Untuk tetap menggairahkan iklim investasi di NTB, akan terus dilakukan upaya-upaya updating peta potensi investasi daerah, memperluas jangkauan informasi perizinan, mempermudah akses pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik, meningkatkan peran satgas percepatan investasi dalam memediasi permasalahan / konflik investasi di daerah. 

Uraian yang komprehensif didukung penjelasan tehnis kepala OPD pendamping yang lebih detail, memperlancar proses evaluasi berjalan lancar. Berbagai saran masukan dari evaluator menjadi catatan penting untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. 

Terhadap berbagai isu yang menjadi atensi terutama penuntasan kemiskinan ekstrem akan menjadi topik bahasan pada rapat konsolidasi pusat dan daerah yang di assistensi tim evaluator baik secara online maupun offline. (novita, opik, kominfotikntb)

---

• Berita (710)
• Pengumuman (1)
• Ragam NTB (3)