- 18 Mei, 2024 11:02
Jakarta, Badan Penghubung. Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU), sepakat untuk meningkatkan kolaborasi dalam upaya mengangkat potensi daerah masing-masing. Sementara Pj Sekda DKI Joko Agus Setyono sekaligu membuka acara mengatakan peran FKD MPU perlu terus ditingkatkan. Acara diskusi bertempat di Ruang Pertemuan Flores Hotel Borobudur Jakarta, Jum'at 17 Mei 2024.
FKD MPU beranggotakan 10 provinsi yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Joko Agus S dalam sambutannya bahwa, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang ada di sepuluh provinsi anggota FKD-MPU dapat merumuskan kebijakan bersama dalam menanggulangi isu ketahanan pangan. Hal ini mengingat sebagian besar anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar dalam menyediakan stok kebutuhan pangan Nasional.
Mewakili Pj Gubernur NTB hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP.
Turut hadir Penjabat Sekda Provinsi Jawa Timur sekaligus Plh Gubernur Jatim Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si, dan Kepala Biro Pemerintahan serta Kadis Dukcapil masing-masing provinsi.
Lebih lanjut, Joko menyebut, komitmen dan sinergi yang telah terjalin di antara 10 provinsi anggota FKD-MPU juga perlu dioptimalkan, baik melalui kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama. Sehingga, ke depannya, diharapkan seluruh anggota mampu menjadi katalis pembangunan.
"Mari manfaatkan forum ini untuk berbagi gagasan dalam rangka penyusunan kebijakan, merancang peta jalan program kerja sama daerah MPU tahun 2025-2029, yang dapat diintegrasikan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)." Katanya
Dalam high level discussion Karo Pemerintahan Provinsi NTB Lalu Hamdi menyampaikan gagasan bahwa forum kerjasama ini berkolaborasi untuk mengangkat potensi unggulan daerah masing-masing. Untuk mengawalinya perlu digagas MoU bersama masing-masing gubernur anggota MPU, sebagai payung kesepakatan bersama sehingga memudahkan OPD mempertajam baik persoalan permasalahan maupun informasi keunggulan potensi daerah anggota MPU.
Dalam sesi diskusi panel hadir pula Prof Dwi Andreas Santosa Guru Besar & Kepala Pusat Bioteknologi IPB, Bambang Bojonegoro mantan Menteri Keuangan 2014, Susiwijono Moegiarso Sekretaris Kemenko Perekonomian, Budi Awaluddin Kepala Dinas Dukcapil Dki Jakarta. dan Shirley Santoso President Director & Partner Kearney Indonesia
#Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pelayanan prima