- 16 Mei, 2021 16:30
Food estate adalah konsep pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan peternakan dalam satu kawasan. Dari hulu ke hilir dilakukan secara mandiri. Proyek ini merupakan super perioritas nasional. Dalam peta industri NTB berada dalam cluster tersendiri selain pertambangan, dan Industri Kecil Menengah (IKM). Sederhananya begini:
Dalam Kawasan food estate; Sisa ampas pertanian, perkebunan, dijadikan makanan ternak (sapi). Lalu kotoran sapi menjadi bahan pupuk organic dan bio gas selanjutnya menjadi bahan bakar produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan tadi.
Semua yang dijual dari kawasan ini sudah dalam bentuk olahan. Ada diversifikasi dan ada nilai tambah secara ekonomis (added value) yang tinggi. Energi yang digunakan pun adalah energi ramah lingkungan.
Tahun 2020 lalu hanya ada lima wiayah yang ditetapkan. Salah satunya di Labangka, Kabupaten Sumbawa. Program pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah memperjuangkannya, ajukan proposal, ternyata disetujui.
Tahap pertama 200 sapi diturunkan tahun lalu sisanya tahun 2021 ini 800 ekor lagi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta sejumlah OPD terkait secara khusus ditugaskan Gubernur Zulkieflimansyah mengawal dan berkordinasi dengan pemerintah pusat.
Ini adalah proyek jangka Panjang bersinambungan, tidak langsung nampak seperti orang bangun jalan. Sapi-sapi itu perlu waktu untuk digemukkan. Perlu waktu untuk dikawinkan, dan beranak pinak. Jumlah yang diptong dan digemukkan diatur sedemikian rupa. Pertanian pun perlu waktu merencanakan pengairan pemupukan dan rekayasan lahan, agar hasilnya jauh di atas rata-rata.
Ibarat sebuah kota mandiri, Labangka food estate seluas 10.000 hektar , di masa depan adalah kawasan seperti propinsi tersendiri, akan menjadi lumbung pangan Nasional. Indonesia setidaknya bergantung pada suplai makanan salah satu dari Labangka. Menjadikan kelompok2 tani dan peternak di sini lebih roduktif.
Kasus covid yang datang tiba-tiba akhir 2019 lalu, memang menganggu banyak hal termasuk focus perhatian dan penggunaan anggaran daerah.
(M. Mada Gandhi)