Gubernur Iqbal, Diversifikasi Pertanian Solusi Perkecil Ketergantungan Pada Sektor Tambang

• 04 Jun, 2025 21:58

Mataram, 4 Juni 2025

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, Lalu Achmad Sukarman., S.STP., MH menghadiri acara Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 dengan tema Bangkit Bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia, di Hotel Lombok Raya Mataram. Kegiatan ini berlangsung 3 hari di mulai dari tanggal 02 Juni 2025 - 04 Juni 2025.

Acara ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi NTB dengan mengusung tema yang selaras dengan visi RPJMD yaitu  “Menjadi Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia” dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2026. Musrenbang ini dihadiri oleh seluruh OPD Provinsi NTB dan berbagai Stake Holder pembangunan untuk bersama-sama berpikir merumuskan langkah-langkah agar sampai pada tujuan yakni NTB yang makmur mendunia.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H.Iswandi, M.Si., membuka kegiatan acara hari pertama menyampaikan bahwa musrenbang ini adalah forum yang mempertemukan semua pihak untuk berfikir bersama bagaimana mencapai visi kolektif yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah. Yaitu “Menjadi Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia”.

Oleh karena itu, proses musrenbang dilaksanakan dengan lebih banyak diskusi intens melalui skema desk. Terbagi dalam tiga desk, yaitu; desk infrastruktur & kewilayahan, desk perekonomian & sumber daya alam, dan desk pemerintahan & pembangunan manusia. Desk di hari pertama akan mendiskusikan 12 sub tema.

Sementara itu, dihari kedua, desk akan fokus membahas 10 program unggulan sebagai game changer atau enabler untuk mencapai triple agenda dari NTB Makmur Mendunia.

Pada puncak acara Musrenbang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 04 Juni 2025 Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan Musrenbang digelar untuk menghimpun berbagai masukan dari seluruh kabupaten/kota dan mitra kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan penyusunan RPJMD dan RKPD dengan arah kebijakan maupun target pembangunan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, ia menyebutkan berbagai sektor unggulan Provinsi NTB yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, serta pertambangan energi. Ia mengamini bahwa pertumbuhan ekonomi daerahnya selama ini masih sangat bergantung pada kontribusi sektor tambang.

"Harapan kami, ke depan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil dengan meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor lainnya," jelasnya.

Acara ditutup dengan penuh semangat oleh Menteri Dalam Negeri, Purnawirawan Jenderal Dr. Tito Karnavian menyinggung pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Di tengah masih tingginya ketergantungan sebagian daerah di NTB pada transfer pusat, sektor pariwisata dianggap sebagai sumber PAD yang sangat potensial.

“Dengan tata kelola yang baik, retribusi wisata, pajak hotel dan restoran, serta berbagai aktivitas pariwisata bisa menjadi penyumbang PAD yang signifikan. Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat,” pungkas Tito Karnavian.

Dalam evaluasinya terhadap kondisi ekonomi NTB, Mendagri Tito Karnavian mencatat bahwa sebagian wilayah mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Namun kesenjangan wilayah, pengangguran, dan menurunnya daya beli masih menjadi tantangan nyata.

Tito juga mengingatkan pentingnya mengendalikan inflasi sebagai upaya menumbuhkan perekonomian. Pasalnya, inflasi berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa yang akan memengaruhi beban hidup masyarakat. Ia mengutip salah satu hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menganggap isu biaya hidup dan gaji sebagai persoalan paling mendesak, disusul oleh ketersediaan lapangan kerja.

"Kalau inflasinya tinggi, harganya mahal, ya rakyat akan teriak. Nyari beras mahal, nyari telur mahal. Ini poin sangat penting, ini menyangkut masalah perut, masalah beban hidup," jelasnya. Mendagri Tito menekankan kewajiban Pemprov melaksanakan program strategis nasional MBG, Sekolah Rakyat, program tiga juta rumah, koperasi merah putih dan program pro rakyat lainnya.  

Semoga partisipasi semua stakeholder ini jadi langkah nyata menuju NTB sebagai Daerah Kepulauan yang Makmur dan Mendunia (efi/tri,Banhub) 

---

• Berita (710)
• Pengumuman (1)
• Ragam NTB (3)