- 15 Des, 2021 08:40
Mataram Badan penghubung
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melejit dari 28 sebelumnya ke peringkat 12 Nasional dengan nilai 79,33. Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan tidak lepas dari peran pemerintah membuka akses yang luas atas informasi publik.
“Semua kegiatan dan laporan pemerintah selalu dipublikasi dan dapat di akses oleh masyarakat,” kata Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub, saat menerima audiensi Dewan Pers terkait catatan rekomendasi hasil survey IKP 2021,belum lama ini di Mataram. Umi berharap ke depan IKP harus lebih ditingkatkan lagi karena pers merupakan salah satu pilar demokrasi.
“Komitmen dan sinergi serta kerjasama semua pihak sangat diharapkan untuk terus memperjuangkan peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) ini,” tutup Wagub didampingi Kadis Kominfotik yang diwakili Kabid IKP dan Kasi Publikasi dan Dokumentasi Dinas Kominfotik NTB.
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun mengapresiasi peningkatan IKP 2021 NTB. “Ini artinya ada kemajuan dan peningkatan dari beberapa indikator penilian,” kata Hendry CH Bangun didampingi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya dan Sekretaris Dewan Pers, Syaefudin.
Dilanjutkan bahwa IKP 2021 NTB, selama tiga tahun berturut-turut, kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 79,33. Nilai tersebut diperoleh dari nilai pada Lingkungan Fisik dan Politik (80,18), Lingkungan Ekonomi (78,53), dan Lingkungan Hukum (78,31).
Upaya pemerintahan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, yang telah menfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan, untuk meningkatkan SDM insan Pers di NTB dianggap penting meningkatkan IKP.
“Adanya kegiatan Uji Kompetensi Wartawan, sebagai indikator pendidikan insan pers, yang difasilitasi oleh Pemrov. NTB, diapresiasi karena nilai indikatornya cukup tinggi, dan kebebasan berserikat bagi wartawan,” tambah Hendry.
Dijelaskannya, bahwa ada 20 indiaktor penilian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), diantaranya pada bidang kondisi Lingkungan Fisik dan Politik ada 9 indikator penilian, kondisi Lingkungan Ekonomi ada 5 indikator dan kondisi Lingkungan Hukum ada 6 indikator.
Ia berharap ke depan, Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh stake holders terus bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat meningkatkan Indeks IKP Provinsi NTB.