NTB Komit Dukung Implementasi “One Map Policy Summit 2024”

• 12 Jul, 2024 06:31

Jakarta Badan Penghubung. Pj Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mewakili Penjabat Gubernur NTB hadiri Acara Rakernas One Map Policy Summit 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bertempat di The Saint Regis Hotel Jalan HR. Rasuna Said No. 4 Blok Kav. B Kuningan Jakarta Selatan, Kamis 11 Juli 2024.

Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian akan memulai era baru yaitu kebijakan satu peta atau one map policy. Kebijakan ini dipercaya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan lahan hingga mempermudah program reforma agraria. Kebijakan ini sekaligus dapat mendorong kemudahan investasi di Indonesia.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebenarnya sudah berjalan selama 8 tahun. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016,kebijakan ini diperbarui dengan adanya Perpres 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

"One map policies mencakup 4 kegiatan, kompilasi data, sinkronisasi, dan berbagai data geospasial. Rakernas ini dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya; Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono; dan Menlu Retno Marsudi. 

Rapat juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron; dan Kepala Badan Informasi Geospasial M. Aris Marfai. Hadir para gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili, bupati walikota penerima penghargaan, lembaga dan instansi lintas sektor, serta kalangan mahasiswa. 

Program satu peta sendiri merupakan salah satu visi-misi dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Program ini dibuat untuk mengatasi banyaknya versi peta di Indonesia mengenai lahan. Kebijakan satu peta diluncurkan untuk memadukan peta-peta yang ada di berbagai instansi tersebut sehingga menghindarkan tumpang tindih lahan.

Kegiatan dan pencapaian One Map Policy Summit 2024 sangat penting bagi daerah terkhusus di NTB. Untuk pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, integrasi data spasial ini menjadi langkah strategis dan relevan dalam mendukung pengambilan keputusan di masa depan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap kebijakan satu peta dapat mewujudkan sumber data tunggal yang memiliki standar seragam. Dengan demikian, persoalan tumpang tindih lahan akibat peta yang berbeda-beda bisa diatasi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kebijakan satu peta juga memiliki dimensi diplomasi internasional. Dia bilang keberadaan satu peta ini dapat memantapkan batas-batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan negara lainnya. Tak hanya di darat tapi juga untuk yang berada di laut.

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan kebijakan satu peta akan berdampak pada pencegahan korupsi. Ketidakjelasan status peruntukkan lahan bisa memunculkan celah terjadinya suap.

Kepala Badan Informasi Geospasial Marfai mengatakan lewat kebijakan satu peta pemerintah berhasil menurunkan angka lahan yang statusnya tumpang tindih. Pada 2019 katanya masih ada 77 juta hektare lahan tumpang tindih. Angka itu menyusut menjadi 57 juta hektare pada 2024. 

"Terjadi penurunan 10,5% dalam waktu 3 tahun!" ujarnya.

Kehadiran NTB dalam One Map Policy Summit 2024 menegaskan komitmen daerah dalam mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta. Integrasi data spasial yang dilakukan diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pembangunan nasional, khususnya di NTB. 

Penataan Ruang Wilayah Provinsi NTB mewujudkan ruang wilayah darat dan laut provinsi yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan mitigasi bencana guna pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata dan industri yang berdaya saing.

---

• Berita (729)
• Pengumuman (1)
• Ragam NTB (3)