Pj Gubernur Hadiri LKPP BPK RI; 'Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045'

• 08 Jul, 2024 23:12

Jakarta Badan Penghubung. Penjabat Gubernur NTB Dr. Hassanudin, S.IP, MM dan Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menghadiri undangan BPK RI dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023, di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin 08 Juli 2024.

Dalam acara tersebut juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rangkaian kegiatan  adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023, dengan tema 'Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045', penyampaian LHP.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menerima LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan LHP LKPP tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

"Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016," kata Ketua BPK RI Isma Yatun. 

Hadir juga sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki. Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, MenPAN-RB Azwar Anas, Menlu Retno Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian para Ketua dan Pimpinan lembaga/instansi di antaranya, Ketua DPR Puan Maharini, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," ujar Joko Presiden. 

Kepala Negara menekankan predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, namun merupakan kewajiban semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan sebaik- baiknya.

"Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," ucap Jokowi.

"Jadi ini kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkan secara baik pula," tambahnya. 

Dalam beberapa tahun ini, sambung Jokowi, geopolitik bergejolak, perang dagang yang semakin memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata terlihat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.

Namun patut disyukuri katanya, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, seperti di kuartal pertama 2024 tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga.

Menurutnya, ini karena Bank Indonesia dan kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi dan menjelang pilkada. "Ini adalah modal dasar dalam membangun negara ini," ucapnya.

"Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun," cetusnya.

Presiden mengakui hingga saat ini regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan, prosedur birokrasi rumit juga masih dipraktikkan di lapangan baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun di daerah. Hal seperti ini, katanya prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan.

Presiden Mengatakan bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.

"Sebagai salah satu pilar utama dalam acountability change BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat," ucap Isma.

"Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah," tambahnya. 

Maka dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara multi- stakeholders dengan langkah kolaboratif, yang mana setiap jajaran dipemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.

---

• Berita (710)
• Pengumuman (1)
• Ragam NTB (3)