Wagub NTB MoU bersama 10 provinsi anggota FKD-MPU 2025

• 18 Jun, 2025 08:00

 

Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Koordinasi fasilitasi mendampingi dan melayani Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, mewakili Gubernur NTB, menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi anggota Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Ballroom Flores Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng No. 1 Jakarta Pusat, Selasa 17 Juni 2025.

 

Wakil Gubernur NTB Umi Dinda hadir didampingi Asisten 1, Kadis Tanaman Pangan, Kadis Kominfotik,  Karo Hukum dan Kaban Penghubung NTB, hadir dalam forum ini Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri. Forum dibuka oleh tuan rumah yaitu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Menko AHY dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pandangannya Forum MPU sangat strategis karena mewakili sekitar 181 juta penduduk atau 64 persen dari total populasi Indonesia.

 

“Di ruangan ini, terkonsentrasi anggaran besar dan sumber daya yang luar biasa. Maka tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Forum ini adalah bagian dari semangat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi,” ujar AHY.

Ia juga menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pembangunan di seluruh wilayah Indonesia harus tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. “Pesan Presiden jelas: pembangunan harus dirasakan rakyat. Karena itu, kami di pusat akan terus mengawal berbagai program strategis di daerah,” katanya.

Gubernur DKI Pramono Anung dalam paparan menyampaikan bahwa DKI siap bersinergi mewujudkan pembangunan yang inklusif saling membutuhkan. Gubernur Jabar, Gubernur Lampung, dan Banten mendukung perlunya grand design kerjasama dalam program-program konkret lintas daerah, forum berlangsung hangat dipandu moderator Dessy Anwar.

Forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2025 tidak hanya memperkuat pembangunan regional, tetapi juga sejalan dengan delapan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau yang dikenal sebagai Asta Cita.

Direktur Eksekutif Mitra Praja Utama (MPU) Suhajar Diantoro menyatakan kerja sama strategis antarprovinsi yang dijalankan dalam forum MPU 2025 memiliki kontribusi nyata dalam mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sepuluh provinsi anggota hadir dalam  Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama Tahun 2025, yang diwakili oleh para wagubnya yaitu Jateng, Jatim, DIY, Bali, dan NTT.

Suhajar menjabarkan bahwa dari enam sektor strategis kerja sama yang telah disepakati dalam MPU 2025, hampir seluruhnya relevan dan beririsan langsung dengan Asta Cita yang menjadi cita-cita pemerintahan saat ini.

Enam sektor tersebut meliputi:

1. Kerja sama ketahanan pangan

2. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

3. Optimalisasi pariwisata

4. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

5. Penanganan bencana

6. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)

 

Salah satunya adalah kerja sama ketahanan pangan regional yang dinilai mendukung langsung Asta Cita ke-2 yang menekankan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Melalui MPU 2025, pemerintah daerah di sepuluh provinsi ini tak hanya membangun jembatan lintas wilayah, tetapi juga turut memperkokoh pondasi nasional menuju Indonesia Emas 2045, visi besar yang tertuang dalam Asta Cita.

Dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPD-MPU), Pemprov NTB turut memperkuat penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan  sinergi mengenai kerja sama penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam negeri.

Kerja sama ini memastikan penanganan PPKS dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan keberlanjutan layanan sosial. Termasuk dijelaskan, para pihak yang tanda tangan, berkewajiban memastikan bahwa setiap PPKS yang dipulangkan atau diterima kembali berada dalam kondisi yang baik. Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB di Jakarta sebagai perwakilan Provinsi NTB telah berperan aktif dalam pemulangan warga NTB terkait kasus terlantar warga NTB di Jabodetabek (Tri)

 

 

---

• Berita (710)
• Pengumuman (1)
• Ragam NTB (3)