Penghubung NTB

  • 09 Mar, 2022 08:18

Mataram, Badan Penghubung.

Komitmen penanganan masalah perempuan dan anak-anak di NTB membutuhkan kerjasama kabupaten/ kota melalui sinergi dan koordinasi. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah di Mataram belum lama ini mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si

Kunjungan Kerja Menteri PPPA RI selain melakukan Rapat Koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) juga menghadiri Launching kabupaten/kota Ramah Perempuan dan Layak Anak Se-NTB dan Penanda tanganan Komitmen Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak (KRPLA) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan para Bupati dan Walikota.

“Apalagi dengan komitmen menjadikan Posyandu Keluarga yang sekarang sudah seratus persen di NTB akan mendukung komitmen kabupaten/ kota mewujudkannya”, ujar Wagub saat penandatangan KRPLA bersama 10 kabupaten/ kota di gedung Sangkareang kantor Gubernur.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengatakan, koordinasi dan sinergi akan menuntaskan persoalan perempuan dan anak.

Menteri melanjutkan regulasi pusat sangat baik meski dengan anggaran terbatas. Kabupaten/ kota dalam pelayanan masyarakat di level paling dekat dapat menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan desa/ kota ramah perempuan dan layak anak.

“Oleh karena itu saya mengapresiasi NTB sedikit dari daerah yang mempunyai Perda yang mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai komitmen awal. Begitupula dengan koordinasi dan sinergi yang sudah terbangun di NTB”, ujar menteri. (Foto, harian Amanat)


Poll Layanan Informasi

Kunjungan Website
  • Hari : 6
  • Minggu : 60
  • Bulan : 297
  • Tahun : 2150
  • Total : 23254
Lokasi